permendagri tentang penyusunan apbdes
Terara Kab. Bila anda ingin mencari tentang pembagian sub bidang dari masing-masing belanja desa tersebut, anda bisa buka dipasal 17 Permendagri 20 tahun 2018. Peraturan ini ditetapkan tanggal Begitulah kata-kata yang disebutkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 35 ayat (2) dan (3) dan juga Pasal 38 ayat (1) sampai dengan (4). Kata Kunci : Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri No. Jalan Raya Rarang Selatan - Rarang Desa Rarang Selatan Kec. Setelah diundangkan, APBDes dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di Kemudian terakhir, terkait Permendagri tentang penyusunan APBDes yang mana yang hendak kita jadikan rujukan dalam penyusunan penganggaran di tahun 2022. 20 Tahun 2018, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas, yaitu: 1. T. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Pasal 4 Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, menyatakan bahwa APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN Karena Permendagri itulah yang akan menjadi dasar utama penyusunan RKPDes dan APBDes 2019. Surat Edaran Mendagri Tentang Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Mengenai Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2021 SURAT EDARAN NOMOR 188. Lampiran APBDes 2023 menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan dan pengambilan keputusan pemerintah desa dalam mengembangkan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Pihak Pihak Yang Terlibat Dalam Penyusunan APBDes. Penyusunan dan Pembuatan Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes ) memiliki beberapa tahapan dan alur. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten d alam Lingkungan Pro p insi Jawa Tengah (Berita Negara RKPD digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023. Silahkan bagikan artikel ini ke media sosial kamu, jika memang dirasa dapat memberi manfaat kepada orang lain. Pemerintah Desa ( Kepala Desa dan Perangkat Desa ) 2. Perwakilan Warga (Tokoh Masyarakat, Unsur Perempuan, Unsur warga Miskin, Organisasi Kemasyarakatan) 4.611, peraturan. 20/2018) A. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Permendagri ini mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa, termasuk mekanisme penyusunan APBDes, tata cara pelaksanaan kegiatan desa, pengendalian keuangan desa, serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK. Pada postingan dibawah ini admin blog juragan berdesa akan berbagi tentang tugas Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) pemerintah desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tipe Dokumen. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa.id : 6 hlm Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Sesuai amanat UU 6/2014 Pasal 69 ayat (12) dan Permendagri 111/2014 Pasal 27 ayat (2) bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan Pelaksanaannya. Pihak pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDes Partisipatif adalah sebagai berikut. Disebutkan, pada Pasal 38 ayat (2) bahwa peraturan desa tentang APBDes itu ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Dalam bab ini dijelaskan secara lengkap tentang tata cara penyusunan APBDes berdasarkan aturan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tapi tenang saja, artikel ini akan membantu Sobat Desa menyajikan Contoh RAB Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa berbasis aplikasi microsoft excel (xls) dan PDF yang telah Penyusunan APBD TA 2023 didasarkan prinsip sebagai berikut.APBDes disusun setiap tahun oleh pemerintah desa untuk mengatur penggunaan dana desa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan memajukan pembangunan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Lombok Timur [email protected] 087864074526 - 081997607744.34/5170/SJ TENTANG PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH MENGENAI PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 DAN PENGUATAN PERAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DALAM Artinya Penyusunan Perkades Penjabaran APBDes itu tidak harus sama persis dengan Penyusunan Perdes APBDes. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan; b. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, ada 3 (tiga) macam Laporan Keuangan yang harus dilaporkan oleh Kepala Desa, yaitu: laporan realisasi Pembagian Tugas Kaur / Kasi Di Kegiatan Dalam APBDes. Selanjutnya Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, menyatakan bahwa Tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, maka fokus pembangunan Permendagri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Definisi Keuangan Desa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (Psl 71 UU No. Dalam lampiran tersebut, terdapat beberapa dokumen penting seperti APBDesa, Daftar Penyertaan Modal, Daftar Dana Cadangan, dan Daftar Kegiatan yang Belum pengelolaan APBDes dilaksanakan selama satu tahun anggaran dimana penyusunan APBDes yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan desa. tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 9. Permendagri 111 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa. Dapat disimpulkan dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban kepala desa kepandean telah menyampaikan laporan pelaksanaan APBDES sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Baca artikel dalam bentuk pdf disini Sementara itu, berikut ini beberapa pedoman yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDes 2024: Melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapannya.2018/No.2021/No..926, : 5 hlm. Dalam Peraturan Bupati Malang No. Perkades tentang Penjabaran APBDes menjadi aturan Pelaksanaan Perdes tentang APBDes. Gambar : Contoh format rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan Permendagri 20 tahun 2018 (foto pribadi) Karena Permendagri itulah yang akan menjadi dasar utama penyusunan RKPDes dan APBDes 2019. 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah Bimtek Permendagri 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024. Inilah yang membedakan penyusunan APBDes tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya. Transparan Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui musyawarah desa. Anda dapat mendownloadnya melalui link dibawah ini. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. [ Permendagri Nomor 113 Tahun 2014] [ Permendagri Nomor 20 ] Nah, kurang lebih seperti itulah penjelasan singakt mengenai pengertian dari APB Desa atau yang dimaksud dengan APB Desa bila dilihat dari segi keilmuan ataupun tata aturan yang ada. Langkah selanjutnya setelah menyusun dokumen RPJMDes dan RKPDes kemudian dimasukan kedalam data anggaran pendapatan dan belanja desa. Karena di tahun tersebut akan ada banyak perubahan aturan dan kebijakan yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa. Setelah disepakati oleh musyawarah desa, APBDes kemudian diajukan ke Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan sebagai peraturan desa. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya Perkades Perubahan APBDes akan menjelaskan secara detai per bidang, sub bidang kegiatan yang akan Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan Desa diberi kode rekening.Untuk lebih jelasnya dan lengkap mengenai prosedur/tata cara/mekanisme penyusunan APBDes dan perubahan-nya, Anda dapat mempelajari muatan/isi yang terdapat dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 3. Transparan dan akuntabel dalam penyusunan dan penggunaan anggaran. APBDes dibuat dan disusun selambat-lambatnya mulai bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya, dan selesai menjadi Perdes paling lambat 31 Desember atau sehari sebelum tahun anggaran berjalan.id : 43 hlm. APBDes yang terdiri dari pendapatan desa, belanja dan pembiayaan desa. 1. Selengkapnya silahkan download dan baca Salinan dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 6. Mengacu pada aturan dan regulasi yang berlaku, termasuk PP No. Peraturan Perundang-undangan. Nomor. APBD Tentang: PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024: Tempat Penetapan: Jakarta: Ditetapkan Tanggal: 25 September 2023: Pejabat yang Menetapkan: MUHAMMAD TITO KARNAVIAN : Status: Berlaku Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes ini meliputi perwakilan dari semua lapisan masyarakat, Dokumen RKP Desa tahun 2024 menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2024. Sekarang mari dibaca Permendagri nomor 20 tahun 2018 sebagai berikut: Pasal 40. Atau melalui artikel khusus berikut ini: Tahapan Penyusunan Perdes APBDes. Tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Sementara dasar penyusunan Laporan Keuangan Desa (secara regulatif) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.888, kemendagri. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Desa ABSTRAK: adapun contoh format APBDesa tersebut sesuai dengan format baru yaitu berdasaran permendagri nomor 20 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, silahkan download format APBDes tersebut dibawah ini. Pemerintah Desa Rarang Selatan. 2. Sesuai Permendagri No. Menurut pembacaan Kami, ada yang berbeda pada aturan penyusunan dokumen RKPD untuk 2021 dibanding dengan tahun 2020 atau tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dibahas panduan lengkap cara penyusunan APBDes 2023, yang terdiri dari beberapa aspek penting, seperti lampiran, kode rekening, cover, dasar hukum penetapan, parameter, dan PMK Dana Desa 2023. Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan APBDes Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu: 1)PKK mengajukan kegiatan dan sub kegiatannya pada saat musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa; 2) PKK kemudian dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atas kegiatan dimaksud; 3) RAPBDes sebagaimana yang dimaksud, merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang penyusunannya dimulai pada bulan Oktober tahun berjalan. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Judul. JURAGAN BERDESA - Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2020, tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2019 mengenai pengelolaan keuangan daerah, yang sebelumnya disusun sesuai Peraturan 2018 pada pelaporan dan pertanggungjawaban APBDES. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo pada tanggal 11 April 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada tanggal 8 Mei 2018 oleh Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana. Berikut ini sub bidang klarifikikasi belanjanya : — Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa APBDes merupakan dokumen perencanaan keuangan desa yang berisi rencana penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam satu tahun anggaran.bahwa untuk maksud sebagai mana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tentang Tim Penyusun Anggaran Pendapat dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021 . Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang. Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan Kesimpulan.. Perdes Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran Tahun 2021 diterbitkan berdasarkan pertimbangan penyebaran Corona Virus 19 Disease ( Covid 19 ) dengan jumlah kasus dan / atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas di wilayah Indonesia dan berdampak pada aspek politik, sosial, ekonomi dan budaya, pertahanan dan keamanan serta kesejahteraan masyarakat Indonesia; Bagaimana struktur penyusunan Perkades tentang Penjabaran APBDes Tahun 2023? Atau apa-apa saja muatan-muatan didalam Perkades ini? Dalam Perkades tentang Penjabaran APBDes, tentu saja merinci atau menjabarkan secara lebih detil apa yang ada dalam Perdes APBDes 2021. 1. menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah. Untuk link gratis lampirannya.972, LL : 4 hlm.go. (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi: RAB Penyusunan APBDes, APBDes Perubahan, dan LPJ APBDes - Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyusunan RAB tahun mengacu pada format Permendagri 20 Tahun 2018. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes sebagiamana dimaksud pada angka 3 (tiga) disepakati bersama paling lambat bulan Desember tahun berjalan; 7. 64, BN.U. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. BPD (Badan Permusyawaratan Desa) 3. Berikut ini sub bidang klarifikikasi belanjanya : — Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pada Pasal 3, Perdes Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APB Desa. DU-RKP Desa Tahun 2025 adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa tahun 2024 untuk jangka waktu tahun 2025 yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme 2022. Kita tetap fokus dan menggunakan Permendagri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 1. 20, BN. Sumber pendapatan desa sebagaimana tercantum dalam Permendagri 20 Tahun 2018 yang terdiri atas: Pendapatan asli desa (PADes), terdiri dari hasil usaha desa (HUDes), hasil Kekayaan desa Setelah menetapkan Perdes APB Desa tahun 2024 yang disepakati antara BPD dan Kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan Perkades Penjabaran APBDes Tahun 2024. 84, BN.go. Dalam Perdes APBDes item-item pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan atau APBDes . Mengingat : 1. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan APBD 2022 | Permendagri 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan APBD Tahun 2022 (PDF Download).2020/No. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021. Macam-Macam Laporan Keuangan Desa.Demikianlah penjelasan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Cara menyusun atau struktur penyusunan APBDes 2023 secara teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Pengelolaan Keuangan Desa. Mempedomani KUA dan PPAS yang didasarkan pada RKPD. Contoh Format APBDes dan penjabaranya sesuai permendagri 20/2018 Download [KLIK DISINI] Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Tentang pengelolaan Dalam permendagri tentang penyusunan RKPD 2021 ini dijelaskan bagaimana tata cara/mekanisme dalam tahapan penyusunan rancangan awal (ranwal) maupun rancangan akhir RKPD 2021. Selanjutnya, ketentuan mengenai penyusunan peraturan desa tentang APBDes dan perubahannya, sebagaimana dimaksud Pasal 32 sampai dengan Pasal 38 yang ditermuat dalam Pasal 42 Permendagri 20 Tahun 2018. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. 6/2014; Psl 1 ayat 5 Permendagri No. Pedoman Penyusunan APBD 2023.Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. BACA BAB 2 SISTEMATIKA DAN ALUR PENYUSUNAN APBDES Asas adalah nilai-niliai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Sekarang mari dibaca Permendagri nomor 20 tahun 2018 sebagai berikut: (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan perdes APBDes apabila terjadi: a. Peraturan Desa (Perdes) yaitu Peraturan Desa berisi materi-materi pelaksana kewenangan 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pe raturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 202 2 ; Mengingat : 1. Bila anda ingin mencari tentang pembagian sub bidang dari masing-masing belanja desa tersebut, anda bisa buka dipasal 17 Permendagri 20 tahun 2018. Adapun tahapan dalam membuat APBDes itu Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang digunakan sebagai acuan Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2023. Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Sumber Pendapat Desa .E. Dalam Pasal 33 Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyebutkan atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD yang dimaksud diatas, Kepala Desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai Adanya APBDes partisipatif memungkinkan kinerja kepala desa dapat dievaluasi secara lebih terukur, tidak hanya oleh BPD tetapi juga sebagian besar warga masyarakat (Kumpulan Modul APBDes Partisipatif: 2005).2022/No. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Tahapan Penyusunan APBDES. 27, BN. Yang dimaksud adalah melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar alur penyusunan apb desa dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Indonesia, Kabupaten Mukomuko. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun Ini sebagai wujud pelaksanaan dari Pasal 70 ayat (2) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Dapat dilakukan perubahan jika dipandang perlu oleh Kepala Desa. 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, tertib dan disiplin. Penetapan APBDes harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Permendagri tersebut. 37 Tahun 2023 Pengelolan Transfer ke Daerah adalah untuk Bahwa secara aturan yang diatur dalam turunan aturan pelaksana Undang-Undang Desa, yakni pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. b.