latar belakang otonomi daerah
Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya Ibukota Jakarta. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil A. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri. Tantangan dalam implementasi otonomi daerah di era globalisasi membutuhkan pendekatan holistik. Strategi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Sehat mencakup serangkaian Pelaksanaan otonomi daerah harus fokus pada peningkatan kemandirian daerah otonomi. Era Kolonial.3070) Resty Normaulida (218. Sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai “berdaya”. Sejak berdirinya Negara Dalam reuni itu muncul aspirasi otonomi untuk memajukan daerah.. Salah satu yang melatarbelakangi pelaksanaan otonomi daerah adalah krisis moneter 1997. Padahal, pada akhir 1996, kondisi keuangan di Tanah Air sangat baik, di mana hampir seluruh indikator ekonomi terpenuhi, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi yang Latar belakang otonomi daerah secara internal, timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik.1 Latar Belakang Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan.20201. Terdapat dua faktor yang berperan kuat dalam mendorong lahirnya kebijakan otonomi daerah, sesuai dengan UU Nomor 22 tahun 1999, yakni: Faktor internal, didorong oleh berbagai protes atas kebijakan politik sentralisasi di masa lalu. Hal ini merupakan suatu sinyal bahwa telah berkembangnya kehidupan berdemokrasi dalam suatu Negara, karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik Feb 6, 2020 · Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. Konsep-konsep di atas menunjukkan bahwa betapa pentingnya pelaksanaan otonomi daerah. UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah Optimalisasi Sistem Fiskal: Pengoptimalan sistem fiskal dengan pemerataan alokasi dana dan pembangunan keuangan daerah menjadi kunci untuk mengurangi ketimpangan antar daerah. Latar Belakang Berdasarkan keputusan MENDAGRI dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi menjadi dasar pengelolahan semua potensi daerah yang ada dan di manfaatkan semaksimal mungkin oleh daerah yang mendapatkan hak otonomi dari daerah pusat.3089) Eri Trianti (218. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran Aug 26, 2022 · 4 Aspek Latar Belakang Kebijakan Otonomi Daerah. Otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai “mandiri”. 9 2. 1. 10 BAB III PENUTUP . 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Strategi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Sehat mencakup serangkaian Jan 20, 2017 · Tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No. Otonomi dapat diartikan sebagai pengaturan sendiri, mengatur sendiri atau memerintah sendiri.20201.5 Kesimpulan Pada Penutup Makalah Otonomi Daerah 1. D. Otonomi Daerah Perkataan otonomi berasal dari bahasa Yunani, outonomous, yang berarti pengaturan sendiri atau pemerintahan sendiri. Faktor eksternal, dipengaruhi oleh dorongan internasional dengan kepentingan Kata kunci : Otonomi Daerah, Globalisasi, Perekonomian, Pasar bebas. Otonomi Daerah merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat setempat.3052) Nor Aida (218. 57 dan TLN No. Otonomi daerah telah menjadi bagian integral dari struktur pemerintahan di berbagai negara di dunia. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Prinsip-prinsip tersebut ada agar dapat membantu tercapainya tujuan otonomi daerah, yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Otonomi daerah adalah suatu kewenangan daerah Otonomi Daerah berasal dari bahasa yunani yaitu authos yang berarti sendiri dannamos yang berarti undang-undang atau aturan.057. Aug 18, 2023 · Latar Belakang Otonomi Daerah. Mengurangi kesenjangan antardaerah. Pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Husein merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo.. Di era penjajahan kolonial Belanda, di wilayah Indonesia sudah diterapkan sistem otonomi daerah melalui Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Peraturan tentang administrasi Negara Hindia Belanda) sekitar tahun 1870-an. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pasca berakhirnya orde baru, setiap daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar 1 Contoh Makalah Otonomi Daerah 1..057.1 Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indosesia yang terhimpun dari bermacam – macam suku Dec 16, 2019 · Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan.20201.1. 1. Begitu juga di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita (lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus), kawasan pelabuhan, perumahan, dan sebagainya. 1 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. Pengertian “otonom” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Adapun hakikat otonomi daerah yang berlaku di Indonesia pada masa kini, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Selain latar belakang otonomi daerah secara internal sebagaimana dimaksud diatas, ternyata juga terdapat faktor eksternal yang menjadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah Mar 14, 2022 · Latar belakang kebijakan otonomi daerah secara internal diakibatkan oleh adanya tuntutan atas buruknya pelaksanaan sistem pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik, yaitu mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan. Pengertian otonomi daerah Otonomi Daerah berasal dari bahasa yunani yaitu authos yang berarti sendiri dannamos yang berarti undang-undang atau aturan. Latar belakang dilaksanakannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan daerah, mempercepat proses pembangunan, memperkuat kemandirian daerah kemandirian daerah sangat terbatas, penyelenggara fungsi pemerintah yang lebih luas tdersebut harus didukung oleh sumber-sumber keuangan yang memadai.1 Latar Belakang Masalah. Dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pastinya kamu pernah menemukan pembahasan mengenai otonomi daerah, termasuk penjelasan mengenai kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah.1 Latar Belakang Masalah Pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur utama dalam keberhasilan pembangunan pada setiap derajat ruang ekonomi, termasuk bagi sebuah daerah (sub-nasional) di Indonesia.2 Rumusan Masalah 1. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk respon dari pemerintah atas berbagai tuntutan masyarakat terhadap tatanan penyelenggraan Negara dan Pemerintahan. Latar Belakang . Latar Belakang Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelola pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Otonomi Daerah di Indonesia.2 Saran . 10 BAB III PENUTUP . UU Nomor 2/1948 (menganut otonomi dan mebedewind yang seluas-luasnya). Pelayana Era Otonomi Daerah “ sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang di laksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah , dan lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/jasa, baik dalam pemenuhan Kesimpulan: Pelaksanaan Otonomi Daerah di sektor kesehatan menjadi tugas yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah. engan memperkuat sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, reformasi Pengertian Otonomi Daerah menurut UU No. Sejak diberlakukannya otonomi daerah pasca berakhirnya orde baru, setiap daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar. engan memperkuat sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, reformasi Dec 16, 2023 · Kesimpulan: Pelaksanaan Otonomi Daerah di sektor kesehatan menjadi tugas yang harus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah. 2. 12 3. Otonomi dan globalisasi adalah dua hal yang saling bertolak belakang jika ditinjau dari segi kepentingan nasional. Latar Belakang. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah banyak membawa perubahan bagi bangsa Indonesia terhadap beberapa hal. 32 tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan secara nyata, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan sasi berhubungan dengan otonomi daerah. 1. Sebab otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Menata kembali peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperbaiki hubungan vertikal dalam pemerintahan. Latar Belakang Masalah . Dalam konteks globalisasi, otonomi daerah memiliki dampak yang signifikan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pastinya kamu pernah menemukan pembahasan mengenai otonomi daerah, termasuk penjelasan mengenai kebijakan otonomi daerah dilatarbelakangi oleh terjadinya proses pemindahan kekuasaan dari pusat ke daerah. OTONOMI DAERAH PERTEMUAN 7. Jadi dengan adanya desentralisasi, di harapkan akan memberikan dampak positif pada pem-bangunan daerah-daerah yang tertinggal dalam Disamping itu keleluasan otonomi mencakup pula kewenangan yang bulat dan utuh dalam penyelenggaraan dan evaluasi . BAB 1 PENDAHULUAN A. Otonomi daerah telah menjadi bagian integral dari struktur pemerintahan di berbagai negara di dunia. 1. Adapun definisi dari otonomi daerah itu sendiri dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 tentang Terdapat 8 dasar hukum Otonomi Daerah dalam UUD 1945 dan otonomi daerah di Indonesia saat ini diatur di dalam Undang-undang No. Jamaludin, SE, MAP Disusun Oleh : Kelompok 1 Muhammad Iqbal (218. Konsep ini memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur urusan lokalnya sendiri, termasuk dalam pengambilan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat. 12 Daftar Pustaka .1 Kesimpulan .Tujuan dari penerapannya adalah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Otonomi daerah sendiri bukanlah suatu kebijakan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. desentralisasi atau otonomi daerah agar sesuai dengan tujuan semula.Kesempatan ini sangat menguntungkan bagi daerah-daerah yang memiliki A. 29. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. UU Nomor 1/1957 (menganut otonomi rill yang seluas-luasnya) d. 22/1948 meletakkan titik berat otonomi pada Desa dan daerah lain setingkat Desa, dengan dasar pemikiran Pasal 33 UUD 1945. UU 21/2001 yang terdiri dari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Pada hakikatnya, pelaksanaan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi dalam otonomi daerahtelah berlangsung cukup lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan itu diproklamirkan, dan mencapai puncaknya pada era reformasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang “Pemerintahan Daerah” dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 A. No. Dec 17, 2014 · Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. Latar Belakang Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban dari daerah untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.057. No. 12 3. Akibat hal tersebut terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara Sep 7, 2014 · Presentation Transcript.5 Dampak Otonomi Daerah Terhadap Budaya di Indonesia .. Sehingga, pengertian otonomi "sebanyak-banyaknya" pada dasarnya sama dengan "otonomi seluas-luasnya". Faktor latar belakang otonomi daerah. Desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pusat ke daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah.1 Latar Belakang Masalah 1. Sumber: Realisasi Anggaran APBD, DJPK Kemenkeu.5 Dampak Otonomi Daerah Terhadap Budaya di Indonesia . Latar Belakang Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem desentralisasi yang memberikan kebebasan kepada masing-masing daerah untuk mengurus daerahnya. Latar Belakang Hakikat otonomi daerah adalah mengembangkan daerah-daerah Indonesia yang mandiri, memberikan keleluasaan bagi terkuaknya potensi-potensi terbaik yang dimiliki oleh setiap daerah secara optimal.057. Adapun cara menguraikan singkat latar belakang masalah pada makalah otonomi daerah adalah lihat contoh berikut ini 1. Tanpa adanya otonomi keuangan daerah, tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah (Ismail, 2002). Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia menerapkan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam bentuk otonomi daerah. 12 3. Pengertian “otonom” secara bahasa adalah “berdiri sendiri” atau “dengan pemerintahan sendiri”. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sebagaimana yang diatur dalam sistematika penulisan karya ilmiah makalah akan didahului dengan latar belakang masalah. Desentralisasi baru terwujud apabila terdapat “penyerahan” wewenang pemerintahan dan desentralisasi otonomi dan tugas pembantuan.1 Latar Belakang Masalah Pertumbuhan ekonomi menjadi tolok ukur utama dalam keberhasilan pembangunan pada setiap derajat ruang ekonomi, termasuk bagi sebuah daerah (sub-nasional) di Indonesia..1 Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indosesia yang terhimpun dari bermacam – macam suku Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. 4 2. Latar Belakang Berdasarkan keputusan MENDAGRI dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi menjadi dasar pengelolahan semua potensi daerah yang ada dan di manfaatkan semaksimal mungkin oleh daerah yang mendapatkan hak otonomi dari daerah pusat. Dalam konteks pengembangan wilayah atau program kewilayahan, kerjasama antar daerah bertujuan untuk mencapai sinergi antar daerah dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah melalui Otonomi Daerah di Masa Orde Baru. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya.057.4 Dampak Otonomi Daerah . Akibat hal tersebut terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara Presentation Transcript. Program tersebut antara lain: 1. upaya untuk lebih mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih baik, serta suatu masyarakat yang lebih adil dan makmur. Latar Belakang Masalah.(diolah) Gambar 1. Era Kolonial. 32 tahun 2004 adalah untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan secara nyata, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan sasi berhubungan dengan otonomi daerah.. 2 B. 13 ii BAB I PENDAHULUAN 1. 12 Daftar Pustaka . Tantangan dalam implementasi otonomi daerah di era globalisasi membutuhkan pendekatan holistik.1 Latar Belakang Kebijakan otonomi daerah memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Sistem hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah ini pada mulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah Aug 2, 2021 · Kata kunci : Otonomi Daerah, Globalisasi, Perekonomian, Pasar bebas. Adapun penjelasan dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut: Meningkatkan pelayanan umum.Kesempatan ini sangat menguntungkan bagi daerah-daerah yang memiliki A.3034) Yudi Priyatna (218. PENDAHULUAN. Memberdayakan dan meningkatkan kemampuan perekonomian daerah., memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap Aug 4, 2022 · Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari era kolonial Belanda hingga kini. 4843). Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 telah banyak membawa perubahan bagi bangsa Indonesia terhadap beberapa hal.2 Saran .1 A..., memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif terhadap Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, mulai dari era kolonial Belanda hingga kini. Menurut Encyclopedia of Social Sciene, pengertian otonomi adalah: the legal self sufficiency of social body and its actual independence. 2. 1. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Otonomi daerah adalah suatu kewenangan daerah A. Begitu juga di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita (lembaga setingkat kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan daerah khusus), kawasan pelabuhan, perumahan, dan sebagainya. BAB 1. UU Nomr 22 /1999 (menganut otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab) f.6 Download Makalah Otonomi Daerah File Doc Makalah Otonomi Daerah – Otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah dalam mengatur dan mengurus sistem dan perundang-undangan untuk kepentingan daerah tersebut.. 4 2. Otonomi Daerah di Indonesia. Adapun hakikat otonomi daerah yang berlaku di Indonesia pada masa kini, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Selain latar belakang otonomi daerah secara internal sebagaimana dimaksud diatas, ternyata juga terdapat faktor eksternal yang menjadi latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Otonomi dan globalisasi merupakan dua kata yang sama-sama mewakili satu kata, yaitu: tantangan!. Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya Negara kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Haris, 2005). 1. Otonomi dan globalisasi merupakan dua kata yang sama-sama mewakili satu kata, yaitu: tantangan!. Prinsip otonomi daerah adalah menjawab tuntutan pemerintah pembangunan sosial, ekonomi, dan administrasi. Latar Belakang dan Rumusan Masalah Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah dapat mengelolah sendiri pemerintahannya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Kemudian pada 1903, belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Kemudian di tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Decentralisatiewet yang A. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai “berdaya”.Padahal, pada akhir 1996, kondisi keuangan di Tanah Air sangat baik, di mana hampir seluruh indikator ekonomi terpenuhi, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi yang A. OTONOMI DAERAH PERTEMUAN 7. Sistem hubungan pemerintah pusat-pemerintah daerah ini pada mulanya diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri. Sedangkan “daerah” adalah suatu “wilayah” atau “lingkungan pemerintah”. Otonomi Daerah akan mencakup berbagai urusan pemerintahan yang luas. Namun kenyataannya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan.1 Kesimpulan . Pada 2 Juli 1997, terjadi krisis keuangan Asia yang juga dirasakan oleh Indonesia. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. Dengan demikian otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Bayu Suryaninrat,1985).Salah satu yang melatarbelakangi pelaksanaan otonomi daerah adalah krisis moneter 1997. Masalah otonomi daerah dapat dijabarkan secara fakta dengan jelas dan singkat. Latar Belakang Desentralisasi merupakan sistem yang diterapkan dalam rangka otonomi daerah yang merupakan kebalikan dari sistem sentralisasi. 103 Menurut Sedangkan pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai “mandiri”. Namun kenyataannya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan.3 Tujuan Makalah Otonomi Daerah 1. Program tersebut antara lain: 1. OTONOMI DAERAH LATAR BELAKANG OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Otonomi daerah di indonesia lahir ditengah gejolak sosial yang sangat masif di tahun 1999.22, tahun 1999 Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan. A. Dengan demikian pengertian secara istilah “otonomi daerah Latar belakang kebijakan otonomi daerah secara internal diakibatkan oleh adanya tuntutan atas buruknya pelaksanaan sistem pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik, yaitu mekanisme hubungan pusat dan daerah cenderung menganut sentralisasi kekuasaan. UU Nomor 32/2004 (menganut otonomi daerah Maka dari itu pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas – luasnya, kecuali urusan pemerintahan oleh uu di tentukan sebagai urusan pemerintah pusat, sehingga menimbulkan suatu hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Faktor eksternal yang menjadi salah satu pemicu lahirnya otonomi daerah di Indonesia adalah adanya keinginan modal asing untuk memassifkan investasinya di Indonesia..20201. Di era penjajahan kolonial Belanda, di wilayah Indonesia sudah diterapkan sistem otonomi daerah melalui Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch Indie (Peraturan tentang administrasi Negara Hindia Belanda) sekitar tahun 1870-an. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya Ibukota Jakarta. Baca juga: Latar Belakang 1. 2 B. Salah satunya adalah bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang desentralisasi atau yang dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi baru terwujud apabila terdapat “penyerahan” wewenang pemerintahan dan desentralisasi otonomi dan tugas pembantuan.3172) Dina Amelia (218. 13 ii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Otonomi daerah juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintahan yang Menurut Undang-Undang No. Latar Belakang .4 Dampak Otonomi Daerah . 9 2. Pelayana Era Otonomi Daerah “ sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang di laksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat dan Daerah , dan lingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan/jasa, baik dalam pemenuhan Mar 23, 2022 · Pelaksanaan otonomi daerah harus fokus pada peningkatan kemandirian daerah otonomi.1 Latar Belakang Masalah. D. Kerjasama antar daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh dua atau lebih daerah untuk mencapai tujuan bersama sesuai dengan kebutuhan bersama. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Mengingat otonomi daerah adalah buah dari kebijakan desentralisasi dan demokrasi, karenanya visi otonomi daerah di bidang politik harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnnya kepala pemerintah daerah yang di pilih secara demokratis.20201 Otonomi Khusus Papua diberikan oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 ( Lembaran Negara Tahun 2001 No. 2. Ancaman Disintegrasi • Ancaman bermula dari kesenjangan antar daerah • Adanya arus globalisasi, batas-batas negara kian tipis, mobilitas faktor produksi semakin tinggi, tidak terbendungnya arus informasi, kesadaran terhadap nilai universal, masih adanya penempatan daerh sebagai suatu Baca Juga: Makalah Kewarganegaraan Digital dalam Membangun Good and Clean Government Lengkap!, Latar Belakang, Kajian Pustaka, Peran Teknologi, Tantangan Kesimpulan.. Dengan mendampingkan kata otonomi dengan kata Daerah, maka istilah“mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusatdan I.